PEDOMAN PENYUSUNAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (MSP)

Setelah melalui proses pendaftaran dan dinyatakan diterima, Ormas Asing dan kementerian/instansi pemerintah yang direkomendasikan menjadi mitra Ormas Asing  bersama-sama membuat Memorandum Saling Pengertian (MSP).

Pembuatan MSP bertujuan untuk:

  • Mengatur mekanisme kerja sama Para Pihak;
  • Mensinergikan program Ormas Asing dengan Program Pemerintah ;

Struktur MSP:

  1. Judul
  2. Preamble (Pembukaan)
  3. Objective (Tujuan MSP)
  4. Scope of Cooperation (Cakupan Kerja Sama)
  5. Executing Agency (Lembaga Pelaksana Kerja Sama)
  6. Geographical Areas of Cooperation (Wilayah Kerja)
  7. Implementation (Implementasi)
  8. Obligation of the Parties (Kewajiban para pihak)
  9. Limitation of Foreign Personnel (Pembatasan tenaga asing)
  10. Intellectual Property Rights (HAKI)
  11. Perlindungan Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF)
  12. Disputes Settlement (Penyelesaian Perselisihan)
  13. Amendment (Perubahan)
  14. Entry into force, Duration and Termination (Tanggal terlaksana, Durasi, dan Pengakhiran)
  15. Testimonial

MSP dilengkapi dengan Arahan Program (Program Direction)dan Rencana Operasional (Plan of Operation) sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari MSP.

  • Arahan Program mengatur mekanisme kerja sama di bawah klausula implementasi (butir nomor 7 pada struktur MSP) berupa program, lokasi, pihak yang terlibat, pengaturan keuangan, mekanisme monitoring dan evaluasi, keterlibatan pemda atau instansi di daerah, pelaporan, publikasi.
  • Penjabaran dari Rencana Operasional yang akan dilakukan, antara lain program, aktifitas, lokasi, periode program dan jadwal kegiatan, pendanaan termasuk sumber dana, pihak yang terlibat.

Proses pembuatan MSP:

  1. Kementerian/instansi mitra menyiapkan draf pertama MSP.
  2. Kementerian/instansi mitra mengoordinir pertemuan interkementerian (dan Pemda) untuk membahas posisi dasar Pemri terhadap draf MSP tersebut.
  3. Kementerian/instansi mitra menyampaikan draf MSP tersebut kepada OINP.
  4. Kementerian/instansi mitra menyampaikan counter draft MSP dari OINP kepada anggota pertemuan interkementerian (plus Pemda) untuk mendapatkan pandangan akhir.
  5. Draf final MSP pasca-pandangan akhir dari anggota pertemuan interkementerian dikonsultasikan kepada Menteri Luar Negeri (sesuai UU No. 24 Tahun 2000)
  6. Menteri Luar Negeri menyampaikan hasil konsultasi draf final MSP.
  7. Kementerian/instansi mitra meminta izin penandatanganan MSP kepada Menteri Sekretaris Negara.
  8. Menteri Sekretaris Negara mengeluarkan izin penandatanganan MSP.
  9. Kementerian/instansi mitra dan OINP menandatangani MSP dan dihadiri anggota tim perizinan dan Pemda (Kementerian/instansi mitra diwakili oleh pejabat Eselon II dan OINP diwakili oleh Country Director/Representative)
  10. Kementerian/instansi mitra menyampaikan MSP kepada anggota forum registrasi dan Pemda serta Menteri Sekretaris negara untuk didaftarkan.