admin
Jul 3 2020 6:14PM
image1

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perijinan dan pengawasan administratif terhadap organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia, Menteri Luar Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri no. 11 tahun 2020 tetang Tata Kerja Tim Perijinan dan Tatacara penjatuhan Sanksi.

Permenlu yang baru diterbitkan ini merupakan amanat dari kerangka peraturan yang yang mengatur tentang Ormas asing yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.


Indonesia adalah negara demokratis yang terbuka terhadap interaksi pemikiran dan kerjasama dengan bangsa lain, salah satu wahana kerjasama adalah tersebur adalah melalu organisasi kemasyarakatan asing yang beroperasi di Indonesia.


Keberadaan Organisasi Kemasyarakan asing di Indonesia dikelola oleh tim Perijian Ormas Asing yang bertugas membantu Menteri Luar Negeri dalam menilai dan memberikan ijin prinsip terhadap ormas asing yang akan beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini, aspek perizinan terhadap ormas asing dimaksud dikelola oleh Kementerian Luar Negeri yang juga menjadi koordinator dari Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA). Saat ini terdaftar terdapat tidak kurang dari 70 ormas asing yang terdaftar di Indonesia dengan yang bekerja di berbagai wilayah di Indonesia.


Dengan diterbitkannya permenlu ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan perijinan ormas asing dan pengawasan dan penerapan sanksi adminisitratif secara terukur dan efektif.